Lacajadmusica.com

Lima Prakondisi

Sementara menurut Sutarto Alimoeso, pemerintah dan pelaku usaha harus men – jalankan lima prakondisi pertanian. Yaitu, harga pangan, persoalan lahan, peme ra – taan pembangunan pertanian, sumber da ya manusia (SDM) pertanian, dan diversifikasi. Pria yang 35 tahun berkecim – pung dalam dunia pertanian ini me negaskan, harga pangan mu – rah harus ditinggalkan agar pe – tani kembali bergairah dan ke se – jah teraannya meningkat. Setidak – nya, pemerintah membuat harga yang wajar. “Kalau kita melihat angka statistik, petani kita sudah 60% (lahannya) hanya 1.000 m2. Kesimpulannya, pasti ini bukan petani profesional, petani sam bil – an.

Ini pasti bukan menjadi ke – inginan dia,” paparnya. Terkait ke – pemilikan lahan, pemerintah me – mang sudah memprioritaskan reformasi agraria tetapi belum berjalan. Tak terke – cuali, masalah kesuburan tanah juga tidak menjadi perhatian. Kemudian, sambungnya, pembangunan pertanian yang kurang merata sangat terasa sepanjang era Orde Baru. Sebab, Pemerintah Orde Baru justru membentuk konglomerasi pangan dengan penguasa pangan ada di segelintir kalangan, seperti pada komoditas kedelai, gula, dan gan – dum. “Kedelai terkenal dengan 5 naga kata nya, gula hanya dikuasai 7 samurai se – hingga justru mengerdilkan fungsi Bulog,” tandasnya sambil mempertanyakan re – formasi konglomerasi pangan yang belum tersentuh pemerintah. SDM juga menjadi persoalan yang pelik karena generasi muda tidak mau terjun ke dunia per – tanian. Terakhir, diversifikasi pa – ngan yang jalan di tempat. “Berapa impor gandum sekarang? Saya waktu di Bulog masih 5,5 juta ton (impor). Sekarang saya dengar su – dah 12,5 juta ton meski alasannya sebagian untuk pakan ternak,” kritik Dirut Perum Bulog periode 2009-2014 itu. Termasuk kaitannya dengan lahan, ia menegaskan, pemerintah jangan mengandalkan Pulau Jawa untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai (pajale). Ia menya – rankan, budidaya pajale difokuskan ke PTPN yang merugi. “PTPN yang rugi-rugi itu dibongkar saja untuk menanam jagung kerja sama dengan pabrik pakan,” pungkasnya.

Cara Pemerintah Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyatnya – Dunia terus berubah mengikuti per – kembangan zaman. Pun halnya dengan jumlah dan dinamika pen duduk. Kebutuhan pangan jelas terus meningkat setiap tahun tapi tidak ber – henti sampai di situ. Permintaan pangan ke depan juga semakin bervariasi. Bagai – mana memenuhinya?

Dinamika Permintaan Pangan

Mennurut Prof. Dr. Achmad Suryana, MS, Peneliti Utama bi – dang Sosial Ekonomi Perta – nian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kemen – terian Pertanian, sejak era re – for masi hingga 15 tahun ke de – pan, permintaan pangan tum – buh pesat seiring pertam bah – an jumlah penduduk. Dinami – ka penduduk juga berubah, se – perti komposisi penduduk usia mu da-tua, perpindahan pen – du duk, hingga peran wanita be kerja. Semua itu tentu ber – pengaruh pada pola pangan masyarakat. “Banyak kecamatan menjadi kota, seperti Kecamatan Banjar di Jawa Barat sekarang menjadi Kota Banjar. Per – mintaan pangan urban yang berjenis kota itu berbeda dengan desa. Porsi wanita be – kerja yang meningkat pesat juga meng – ubah pola permintaan pangan,” ulasnya pada seminar bertajuk “Telaah Kritis Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Nasib Petani di Era Reformasi” di Jakarta.

Pola permintaan pangan pun berubah ke arah yang leih beragam. “Sekarang 30% permintaan pangan untuk makanan jadi. Tahun 1998 masih di bawah 20%. Ada juga permintaan pangan harus aman (food safety) dan sehat. Ini akan terus ber – kembang,” jelas Doktor bidang Ekonomi dari North Carolina State University (NCSU), Amerika Serikat, itu. Dari sisi suplai terjadi perubahan iklim global. Peningkatan suhu 1oC dari 50 ta – hun yang lalu pun mengubah keragaan komoditas pangan. Pertambahan pendu – duk juga menaikkan permintaan lahan dan air. Skala usaha petani semakin kecil, di bawah 0,5 ha. Selain itu, ada kehilangan dan pemborosan pangan (food looses and waste). Dari sisi keamanan dan kesehatan, per – mintaan pangan sejak 20 tahun yang lalu sampai 15 tahun ke depan tetap sama. Karena itu perlu pertumbuhan produksi pangan domestik berkelanjutan selaras permintaan. “Untuk mengatasi itu, peran tek nologi menjadi sangat penting. Tanpa menggunakan teknologi, inovasi, per – soalan ini tidak akan bisa selesai,” ulas Achmad.

Reformasi dan Kini

Dr. Ir. Rachmat Pambudi, MS, praktisi agribisnis memandang ada perbedaan mendasar kebijakan pertanian era refor – masi dan saat ini, yaitu sentralisasi dan otonomi daerah. Perbedaan kedua, dulu semua serba pemerintah (government driven). Sehingga, kebijakan pertanian yang dibuat pemerintah langsung ter – laksana hingga ke bawah. Namun, kini era nya people freedom (kebebasan rakyat). “Rakyat yang harus membuat ke – mauan baru pemerintah bergerak,” imbuhnya. Perdagangan yang dulunya tidak bebas juga menjadi bebas. Dalam praktiknya, kebebasan perdagangan itu sejatinya tidak bebas. Rachmat menyoroti, kebebasan ini bersi – fat paradoks. Artinya, bebas saat kuat dan protektif saat lemah. Amerika dan Eropa termasuk negara yang menerapkan sifat tersebut.

Ia menyarankan, kebi – jakan agribisnis diarahkan pada kebijakan protektif pada per – tanian yang lemah dan promotif untuk pertanian kuat. Pertanian yang kuat misalnya, sawit, ka – kao, teh, dan rempah. Untuk pro duk perkebunan itu, kombi – nasi protektif dan pomotif harus dijalankan. Era reformasi hingga saat ini masih menghadapi persoalan kekurangan suplai pangan di satu sisi dan di sisi lain mengalami kelebihan. Meng – atasi masalah itu, ia meminta petani un – tuk masuk ke dalam agribisnis sebagai wi – rausaha. “Kalau petani mau makmur, ma – suklah sebagai agribisnis wirausaha. Saat kelebihan masuklah ke industri karena nilai tambah itu ada di industri,” jelasnya.